Wapres Ma’ruf: Pemisahan Pajak dari Kemenkeu Sedang Dikaji

Keterangan Pers Wapres Ma'ruf Amin usai Resmikan PLUT UMKM Kabupaten Semarang. (Tangkapan Layar Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons adanya usulan untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan.

Ma’ruf menjelaskan, saat ini pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan masih dalam proses pengkajian.

“Masalah kedudukan Ditjen Pajak itu sekarang sedang dikaji secara komprehensif, kita tunggu hasilnya seperti apa, manfaatnya, kebaikannya, dan segalanya,” jelas Ma’ruf dikutip dari channel YouTube Wakil Presiden RI, Senin (20/3/2023).

Apapun hasilnya, kata Ma’ruf Ditjen Pajak harus lebih transparan, dan harus ada kemajuan dari sisi penerimaan negara dari pajak

“Penting sekali itu tax-rationya masih rendah, itu ada naik. Apapun bentuknya nanti, masih dipisah ataupun masih di bawah (Kemenkeu), cuma nanti hasil kajian akan hasilkan itu,” kata Ma’ruf lagi.

Pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan, harus dikaji secara mendalam, karena menyangkut beberapa perundang-undangan yang berlaku.

Apakah DJP yang terpisah dari Kemenkeu itu berupa Badan Keuangan Negara, yang bersifat otonom atau semi-otonom. Jika mengacu pada janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum menjadi presiden, salah satunya adalah akan membuat DJP menjadi lembaga otonom lepas dari Kemenkeu dan langsung berada di bawah Presiden .

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga mengusulkan untuk memisahkan DJP dan Kementerian Keuangan. Menurut MPR, Indonesia bisa jasa membentuk otoritas perpajakan semi-otonomi seperti yang sempat diajukan pada Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (RUU KUP) pada tahun 2015.

Di Pasal 95, disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebutkan juga bahwa lembaga tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Menurut MPR, pemisahan DJP dari Kemenkeu saat ini adalah waktu yang tepat. Karena momentumnya saat ini tepat menyusul sorotan publik pada DJP dan Kemenkeu.

Kedua, juga untuk memenuhi janji kampanye Jokowi yang kini Presiden RI ke-7 yang akan memisahkan DJP dari Kemenkeu. Nama otoritasnya bisa Badan Penerimaan Pajak atau Badan Keuangan Negara, atau nama lain yang sesuai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*